DPRD Kaltim Tanggapi Perubahan Kebijakan Pelarangan Domba

kukarnews.id, SAMARINDA - Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Nidya Listiyono menyatakan dukungan terhadap rencana perubahan kebijakan pelarangan ternak domba. Dirinya juga menyebut hal ini perlu ada kajian ilmiah terkait potensi virus penyakit yang bisa ditularkan oleh domba meskipun tetap mendukung perubahan kebijakan itu.

"Saya dukung itu. Kita tidak boleh juga membedakan peternak kambing, sapi, dan seterusnya. Memang ada kajian misal potensi virus penyakit, jangan sampai mengganggu yang lain. Saat ini ada kebijakan kewilayahan, tapi kita dukung domba bisa masuk," jelasnya.

Nidya berharap peternak domba di Kaltim bisa mendapatkan ruang untuk mengembangkan usahanya lewat perubahan kebijakan peternakan itu. "Kami dukung pemerintah membuka ruang kepada peternak domba untuk membuka peternakan di Kaltim dengan kebijakan dan kajian agar tidak mengganggu ternak lain," tambahnya.

Diketahui, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Kaltim sedang membahas Rancangan Perubahan Keputusan Gubernur Kaltim Nomor 520/K.509/2020 tentang Pelarangan Pemasukan Ternak Domba di Wilayah Kalimantan Timur.

Pertemuan yang dihadiri Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Samarinda, perwakilan dari Himpunan Peternak Domba dan Kambing Cabang Kaltim, Stasiun Karantina Kelas 1 Samarinda, serta para pelaku usaha peternak sapi di wilayah tersebut membahas rencana perubahan kebijakan terkait pelarangan pemasukan ternak domba di Kaltim. 

Rapat tersebut mengambil peran penting dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya terkait kebijakan. Dalam diskusi tersebut, berbagai pihak memberikan masukan dan pendapat mereka terkait dampak pelarangan tersebut terhadap industri peternakan dan kesejahteraan masyarakat. (al/kn1/rhi/advdprdkaltim)