Tim Pendamping Keluarga di Kutai Kartanegara Siap Berkomitmen Tuntaskan Stunting Daerah

kukarnews.id, KUTAI KARTANEGARA - Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama. Hal ini mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada tinggi badan anak, sehingga lebih rendah atau pendek dari standar usianya. 

Penyakit ini banyak terjadi di seluruh Indonesia, dengan bermacam-macam persentase yang berbeda di tiap daerahnya. Salah satunya adalah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur yang sampai saat ini masih menghadapi bahayanya stunting bagi keluarga. 

Meski begitu, setiap saatnya selalu dilakukan upaya dalam menurunkan maupun mencegah stunting. Salah satunya yakni melalui program dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) RI untuk membentuk Tim Pendamping Keluarga (TPK) di tiap Provinsi hingga ke Kecamatan dan Kota di Indonesia. 

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kukar, Adinur pastikan bahwa Pemkab komitmen dalam mengentaskan stunting. Dan sejak Oktober 2021, TPK di Kukar sudah terbentuk dengan total tim sebanyak 447 tim dan 1.431 personel di 18 kecamatan Kukar. 

"Jika secara masif  bisa bergerak se-Kukar saya yakin angka penurunan stunting pasti berhasil," ungkap Adinur pada Kamis (12/5/2022). 

Dengan kondisi geografis Kabupaten Kukar yang luas ini, Adinur tegaskan bahwa 447 tim TPK tersebut telah mencukupi. Karena, dalam satu tim ada tiga personil yang memiliki tugasnya masing-masing. Yakni Bidan, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Kader Keluarga Berencana (KB). 

"Jadi tidak jauh dari tugas pokok mereka. Harapan saya mudah mudahan nanti saya juga meminta provider di setiap desa itu jaringan kita ada, sekarang ini menjadi hambatan jaringan di setiap desa yang agak sulit, dari online kita offline kan dulu laporannya. Nanti mungkin sudah ke kecamatan baru online tapi dari desa ke kecamatan perlu biaya besar," terang Adinur. 

Kondisi geografis Kukar yang luas juga berbeda dengan beberapa kabupaten dan kota lain di Indonesia. Dan itu membuat akses komunikasi sedikit sulit dari desa ke kecamatan, dan memerlukan biaya cukup tinggi dari biaya operasional. Adinur harap nantinya ada solusi yang terbaik. 

"Kami sudah koordinasikan dengan BKKHN perwakilan Kaltim dari online kita offline kan dulu, mudahan itu jalan keluar yang terbaik. Mudah-mudahan ada dukungan dari pemerintah daerah, sehingga tidak defisit dan surplus pendapatan tinggi. Dan kami dapat memberikan memohon kepada Bupati kebijakan apa yang bisa membantu TPK ini," harapnya. 

Berdasarkan data Studi Status Gizi Indonesia (SSGI), persentase stunting di Kukar adalah sekitar 26%. Adinur mengatakan nominal tersebut dapat disebut masih tinggi. Andaikata ada 100 bayi yang baru lahir, akan ada 25 yang kemungkinan rentan stunting. Salah satu contoh daerah yang rentan stunting sebut Adinur adalah Kecamatan Muara Muntai.

"Ada sekitar 600 keluarga yang lebih beresiko stunting dengan kriteria yakni keluarga miskin, keluarga tidak punya mata pencaharian tetap, kemudian pra sejahtera, rumah tidak layak huni, tidak mempunyai sanitasi air, dan tidak punya jamban keluarga. Itu lah yang didampingi oleh tim TPK," tutup Adinur. (adv/dkom/kn1/rhi)