Perusahaan Swasta Diminta Bantu Pemenuhan Alat Penanganan Pasien Covid-19

kukarnews.id, TENGGARONG - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kutai Kartanegara (Kukar) mengakui butuh dukungan berupa bantuan pemenuhan alat penanganan untuk kasus Covid-19. Hal ini seiring penambahan kasus positif Covid-19 yang terus meningkat di wilayah Kukar, terutama bagi pasein yang bergejala sedang dan berat.

Kepala Dinkes Kukar, Martina Yulianti menyebutkan sejauh ini alat-alat penanganan medis yang diperlukan mulai sulit ditemui di pasaran Indonesia. Karena meningkatnya permintaan terkait alat-alat tersebut.

Beberapa alat yang kini dianggap perlu dalam penanganan kasus Covid-19, yakni seperti regulator oksigen yang fungsinya sebagai penyambung antara tabung oksigen dengan pasien. Hingga alat oksigen konsentrat dan pulse oximetri. Untuk regulator oksigen sendiri, Dinkes Kukar baru saja dapat bantuan dari PT MKH sebanyak 50 unit.

"Peralatan ini sangat vital dan penting, yang sulit diadakan disini," jelasnya.

Alat yang juga dianggap penting untuk pengadaannya dalam jumlah yang banyak, yakni alat pulse oximetri untuk mengukur tingkat saturasi oksigen dalam darah. Kenapa diperlukan dalam jumlah yang banyak, lantaran saat ini banyak pasien positif memilih untuk melakukan isolasi mandiri (isoman).

Alat tersebut, dianggap Martina sebagai bentuk langkah sedini mungkin mengetahui kondisi pasien positif yang melakukan isoman. Jika memang alat tersebut menunjukkan tingkat saturasi oksigen dibawah 94 persen, pasien isoman tersebut wajib segera dibawa ke fasilitas kesehatan (faskes) terdekat. Untuk mendapatkan penanganan yang lebih serius.

"Ini merupakan alat yang tidak terlalu mahal tapi sangat penting, dan masyarakat susah mendapatkannya. Jadi kita membutuhkan alat ini (dalam jumlah) banyak," tambahnya.

Untuk itulah peran serta perusahaan swasta sangat dibutuhkan saat ini. Guna memenuhi kebutuhan alat penanganan tersebut. Karena tidak bisa hanya berpangku pada keuangan daerah. Terlebih saat ini harga barang tersebut terus melonjak. Tentunya sangat membebani keuangan daerah.

Terjadinya kelangkaan barang tersebut di pasaran, membuat harga menjadi tidak wajar dan tidak terkendali. Dikhawatirkan menggunakan anggaran pemerintah, akan menjadi masalah dikemudian hari jika dilakukan audit.

"Kami sangat harapkan kolaborasi dengan dunia usaha," tutup Martina. (kn2)