Jelang Pilkades Serentak, Pemkab Kukar Hibahkan Anggaran Rp 2 Miliar

kukarnews,id, KUTAI KARTANEGARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menghibahkan dana sebesar Rp 2 miliar kepada gabungan TNI-Polri. Dana ini dimanfaatkan untuk operasional guna memastikan keamanan dan kondusivitas saat pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak Tahun 2022 di Kutai Kartanegara.

Pengamanan dilakukan untuk menjaga kondusifitas wilayah. Jangan sampai pesta demokrasi ini justru memicu terjadinya konflik di desa-desa yang berpartisipasi dalam Pilkades serentak 2022. 

“Kita sudah mengerahkan teman-teman dari aparat TNI dan Polri melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Sudah kita tandatangani dana hibah pengamanan untuk Kodim Kukar, Kodim Bontang, Polres Kukar, dan Polres Bontang,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukar, Arianto. Kamis (14/7/2022). 

Menjelang Pilkades yang akan diikuti 400 calon kepala desa (kades) dari 86 desa tersebut, Kodim 0906/Kukar memastikan masalah pergesekan antarmasyarakat akan teratasi. Hal ini ditegaskan Dandim Kukar Letkol Inf Jeffry Satria, yang meminta agar panitia pelaksana Pilkades tidak ragu dan tetap ikuti aturan yang ada.

“Selaku aparat kami memback-up masalah keamanan, terutama di daerah rawan konflik. Ada memang daerah yang calonnya sampai 15. Dan kami sampaikan panitia tidak usah ragu, selagi bergerak sesuai aturan sebagai panitia penyelenggara pilkades ada permasalahan dapat segera disampaikan,” ucap Jeffry.

Secara aktif, Kodim Kukar akan menempatkan Babinsa di titik-titik untuk pemungutan suara tiap wilayah desa. Tetapi, Jeffry meminta agar panitia aktif dalam komunikasi kepada aparat.

“Jadi kalau ada indikasi kerawanan perlu diperkuat, nanti akan kita tambah kekuatan,” imbuhnya.

Dengan kondisi geografis Kabupaten Kukar yang luas, beberapa Kecamatan seperti Anggana, Marangkayu dan Muara Badak masuk di wilayah teritorial Kodim 0908/Bontang. Jeffry sebut koordinasi tetap dilakukan dan pastikan potensi masalah tetap dikomunikasikan.

“Karena tolok ukur stabil atau tidaknya penyelenggaraan pilkades, jika nanti ada rusuh kita patinya sesuai tahapan akan lakukan sosialisasi kepada para calon. Karena pesta demokrasi bukan berarti seenaknya, ada tahapannya,” jelasnya.

Sebagai mediator, Jeffry dengan tegas meminta agar para Babinsa tetap netral. Karena tugas TNI adalah menjaga stabilitas keamanan, untuk urusan hak pilih semuanya diserahkan ke masyarakat.

Meski tidak dapat dimungkiri pasti adanya masalah, dia berharap tidak perlu dengan kekerasan ataupun berlanjut ke jalur hukum.

Jeffry juga mengimbau masyarakat agar jangan sampai menyesal karena salah pilih. Tanggung jawab besar dalam perkembangan desa yang diemban seorang Kades juga berpengaruh pada keberhasilan kinerja Pemkab Kukar.

“Jangan sampai ini hanya dimanfaatkan mencari favorit atau keuntungan tapi tidak bisa menjalankan tugas secara maksimal. Di sini masyarakat harus jeli melihat pasangan mana yang kira-kira sesuai dengan aspirasi membawa kepentingan bersama,” tutupnya. (adv/dkom/kn1/rhi)