Kolam Renang Putri Junjung Buyah Kembali Dibuka

kukarnews.id, KUTAI KARTANEGARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) kembali membuka untuk masyarakat umum Kolam Renang Putri Junjung Buyah, Tenggarong setelah lama ditutup dan tidak melakukan kegiatan operasional, Senin (7/2/2022).

Kolam Renang Putri Junjung Buyah berada dibawah pengelolaan Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kukar. Dibawah kepemimpinan Plt Dispora Kukar Fida Hurasani, aset yang kondisinya tidak terawat dan terpelihara ini bisa kembali bersih dan dimanfaatkan. "Dengan inisiatif inovasi dan gotong royong, kawasan ini dimanfaatkan," puji Bupati Kukar, Edi Damansyah.

Kolam renang yang akan dibuka untuk umum ini, sementara waktu akan mempersiapkan BLUD dan calon mitra. Pemkab Kukar juga terbuka kepada pihak swasta yang bermitra dengan Kutai Kartanegara dalam pengelolaan aset.

"Silahkan nanti disampaikan surat minat kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara," terangnya.

Diharapkan dengan memaksimalkan pengelolaan aset yang telah dibangun oleh pemerintah daerah ini, aset bisa terpelihara dan bisa memberikan pemasukan bagi kas daerah.

Sementara itu Kadispora Kukar, Fida Hurasani menyebutkan tarif masuk sesuai Perbup No.16 tahun 2016 yang mengatur tentang retribusi masuk. Untuk dewasa Rp 10 ribu dan untuk anak - anak Rp 5 ribu, kemudian pihaknya menambahkan asuransi di dalamnya sebesar Rp 1000.

"Jadi dewasa Rp 11 ribu dan anak-anak Rp 6 ribu," jelasnya.

Tidak hanya untuk masyarakat umum, kolam renang tersebut juga sudah bisa digunakan untuk kegiatan pembinaan atlet renang dan atlet olahraga air. "Untuk atlet yang dinaungi pengcab akan dibuatkan id card dan bebas untuk masuk," terangnya

"Tujuan kita juga untuk menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi, baik tingkat daerah, nasional maupun internasional," tambahnya.

Ia menjelaskan, untuk sarana dan prasarana saat ini sudah siap, dimana kamar ganti dan toilet sudah bersih dan terang. Dirinya berharap para cabor dan atlet juga tetap menghargai upaya pemerintah kabupaten Kukar untuk menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD). (kn1/rhi)