Atasi Stunting, Dinkes Kukar Komitmen Lakukan Percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan

kukarnews.id, KUTAI KARTANEGARA - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menjadi satu dari lima kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) yang berkomitmen melakukan percepatan Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS). 

Percepatan dari SBS atau Stop Buang Air Besar Sembarangan merupakan salah satu langkah pencegahan terjadinya stunting di Kabupaten Kukar. Dinkes Kukar dalam menyukseskan SBS memiliki peran untuk merubah perilaku masyarakat, dimulai dengan menggunakan jamban sehat. 

“Peran Dinkes dalam SBS ini adalah merubah perilaku masyarakat untuk mengubah jamban yang sehat, OPD lain yang bertanggung jawab untuk sarananya,” jelas Plt Kepala Dinkes Kukar, Kusnandar. 

SBS menjadi sebuah upaya untuk mengatasi persoalan air bersih dan sanitasi. Untuk menyukseskan target ini, Dinkes tak bisa bekerja sendiri, dan berkolaborasi dengan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Khusus persoalan sanitasi, Dinkes bekerja sama dengan Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim). 

“Untuk mengatasi balita stunting kita melakukan intervensi gizi sensitif, jadi kita berupaya menyediakan dan memastikan akses air bersih dan sanitasi. Cara awalnya dengan percepatan SBS, agar tidak mencemari lingkungan, khususnya warga yang tinggal di bantaran sungai mahakam,” jelasnya. 

Kusnandar menyampaikan, pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari Dinkes Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terkait peluncuran percepatan SBS. Usai peluncuran, pemerintah daerah memiliki komitmen untuk menyukseskan SBS, dengan menyediakan jamban sehat sesuai standar yang pembuangan kotorannya di penampungan khusus tinja atau tangki septic, bukan ke sungai. 

Masalah jamban ini memang masih menjadi salah satu persoalan yang harus dituntaskan oleh pemda, karena warga di wilayah hulu Kukar masih banyak tinggal di bantaran sungai. Bahkan ada wilayah yang tidak mempunyai daratan dan hanya dikelilingi air. 

“Biasanya di pinggiran sungai dan daerah yang tidak ada daratan. Nanti Dinkes akan menyediakan data per keluarga, lalu kita koordinasi dengan Disperkim untuk menyediakan sarananya,” ungkapnya. 

“Pemda juga akan mengoptimalkan dana desa untuk pembangunan jamban sehat. Karena memang stunting tidak bisa hanya Dinkes yang mengatasi, harus bersama-sama,” timpalnya. (adv/diskominfokukar/stg/kn3/rhi)