Kukar Perkuat Intervensi 1.000 HPK untuk Cegah Stunting Sejak Dini

kukarnews.id, KUTAI KARTANEGARA – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memperkuat penanganan stunting dengan menitikberatkan intervensi pada 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Periode tersebut menjadi salah satu fase penting dalam upaya mencegah gangguan pertumbuhan dan memastikan anak mendapatkan pemantauan sejak awal kehidupan.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, Ismi Mufiddah, mengatakan penanganan stunting dan gizi buruk merupakan bagian dari tugas bidang kesehatan. Namun, dalam konsep konvergensi, upaya tersebut diperluas melalui pencegahan dan intervensi sejak masa kehamilan hingga anak berusia dua tahun.

“Kalau stunting itu kan ada sensitif, ada spesifik. Kalau spesifik itu yang lebih murni bisa dilakukan oleh sektor kesehatan. Kalau sensitif itu perlu bantuan dari sektor lain,” kata Ismi, Selasa (22/9/2026).

Ia menjelaskan, 1.000 HPK mencakup periode sejak konsepsi, masa kehamilan, hingga anak berusia sekitar dua tahun. Karena itu, intervensi tidak hanya diberikan ketika seorang anak telah teridentifikasi mengalami stunting, tetapi juga dilakukan melalui edukasi dan pemantauan sejak ibu mengandung.

Menurut Ismi, penguatan intervensi pada periode tersebut semakin penting karena pemantauan status gizi menjadi salah satu pintu masuk untuk menemukan persoalan pertumbuhan anak secara lebih dini. Untuk itu, pemantauan terus diperkuat, termasuk melalui kegiatan di Posyandu.

“Jadi 1.000 HPK itu dari hamil sampai anaknya berusia dua tahun. Nah, ini semakin ke sini itu semakin kencang. Artinya lokus-lokus semakin kita kejar untuk penguatannya,” jelasnya.

Penguatan juga diarahkan pada pemantauan status gizi anak secara berkala. Dengan pemantauan yang lebih baik, kondisi anak dapat diketahui lebih cepat sehingga intervensi dapat dilakukan sesuai kebutuhan.

“Pemantauan status gizinya diperkuat lagi supaya kasus-kasus stunting itu ditemukan secara lebih dini. Jadi memang penguatannya itu di pemantauan status gizi, ya di Posyandu,” katanya.

Selain intervensi kesehatan, Ismi menekankan pentingnya dukungan dari sektor lain karena faktor penyebab stunting tidak hanya berkaitan dengan aspek kesehatan. Intervensi sensitif membutuhkan keterlibatan perangkat daerah yang menangani persoalan perumahan, sosial dan ekonomi masyarakat.

Karena itu, pendekatan konvergensi menjadi bagian penting dalam strategi Kukar. Dinas Kesehatan memperkuat intervensi spesifik, sementara sektor lain diharapkan menjalankan peran sesuai kewenangan masing-masing untuk mendukung keluarga dan anak yang menjadi sasaran.

Ismi menambahkan, penguatan pemantauan di tingkat Posyandu juga menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk memastikan anak-anak mendapatkan perhatian sejak periode paling menentukan dalam tumbuh kembangnya.

“Jadi memang penguatannya itu di pemantauan status gizi, supaya kasus-kasus stunting itu ditemukan secara lebih dini,” pungkasnya. (adv/diskominfokukar/stg/zal/rhi)